JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA
1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
2. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
3. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.1050/Pid/B/2004/PN/Sby
4. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
7. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
8. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
9. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
10. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
11. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
12. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
13. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
14. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
15. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
16. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
17. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
18. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
19. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
20. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
21. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
22. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
23. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
24. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank indonesia Oleh Kejaksaan Agung
25. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
26. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
27. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik keradilan Pidana di Indonesia
28. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
29. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
30. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
31. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
32. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
33. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
34. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
35. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
36. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
37. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
38. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
39. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
40. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
41. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
42. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
43. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
44. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
45. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
46. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
47. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
48. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
49. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
50. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
51. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
52. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
53. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
54. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
55. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
56. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Personal Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang
Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
57. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
58. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
59. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
60. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
61. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat,Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di
Indonesia
62. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
63. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
64. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
65. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
66. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
67. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
68. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
69. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
70. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
71. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
72. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
73. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA
1.Kedudukan dan Kekuatan Hukum dari Memorandum of Understanding ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata
2.Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) dengan Suplier
3.Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
4.Telaah Normatif Tentang Perjanjian Baku Pada Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut
5.Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum
6.Keberadaan Kedaraan Bermotor (Pribadi) sebagai Angkutan Umum
7.Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Studi Perkara Nomor 147/IV/ARB/BANI/2001)
8.Tinjauan Yuridis tentang Penerbitan Cek Atas Perhitungan
9.Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (e-commerce)
10.Kekuatan E-mail Dalam Proses Persidangan Perdata
11.Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Adanya Likuidasi Bank
12.Perjanjian Penyelenggaraan Pameran Antara PT. Jawa Pos Grup Sebagai Penyelenggara Dengan Peserta
13.Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pemberi Waralaba
14.Tinjauan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Atas Tanggung jawab dan Kedudukan Pendiri
15.Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Supermarket di Malam Hari
16.Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah
17.Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Container
18.Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
19.Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
20.Pelaksanaan Perlindungan Bagi Petugas Pemadam Kebakaran
21.Tata Cara Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah
22.Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
23.Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Orang Tua Karena Hubungan Darah
24.Syirkah (Prinsip Bagi Hasil) Pada Pembiayaan di Bank Syariah
25.Studi Analisis Hukum Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telpon
26.Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa
27.Tinjauan Yuridis Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jakarta Dengan Pemkot Bekasi Tentang Pengelolaan Sampah
28.Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor di Dealer
29.Tinjauan Hukum Tentang Hak Waris Anak Perempuan Di Bali Terhadap Harta Peninggalan Dari Pewaris
30.Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974
31.Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
32.Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 bagi Bidan Dalam Menjalankan Profesinya di Kecamatan Wonosari Gunungkidul
33.Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang
34.Hak Normatif Pekerja Atau Buruh Dalam Hubungan Industrial Yang Dinyatakan Pailit
35.Penerapan Sifat Kolegialitas Dewan Komisaris Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007
36.Perlindungan Hukum Pemain Sepak Bola Atas Perjanjian Kerja Dengan Klubnya
37.Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
38.Tinjauan Atas Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Dibidang Pertambangan Umum
39.Studi Komparasi Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Ditinjau Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara
40.Tinjauan Mengenai Aspek Non Diskriminasi Dalam Undang Undang Kewarganegaraan (Perbandingan UU No. 62 Tahun 1968 dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)
41.Tinjauan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit (Studi di Standart Chartered Bank)
42.Sunset Policy Pasal 37 A Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Eksistensifikasi Pajak Untuk Peningkatan Penerimaan Negara
43.Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
44.Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan
1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
2. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
3. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.1050/Pid/B/2004/PN/Sby
4. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
7. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
8. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
9. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
10. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
11. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
12. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
13. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
14. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
15. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
16. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
17. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
18. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
19. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
20. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
21. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
22. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
23. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
24. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank indonesia Oleh Kejaksaan Agung
25. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
26. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
27. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik keradilan Pidana di Indonesia
28. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
29. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
30. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
31. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
32. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
33. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
34. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
35. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
36. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
37. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
38. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
39. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
40. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
41. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
42. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
43. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
44. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
45. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
46. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
47. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
48. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
49. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
50. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
51. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
52. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
53. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
54. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
55. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
56. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Personal Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang
Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
57. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
58. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
59. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
60. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
61. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat,Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di
Indonesia
62. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
63. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
64. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
65. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
66. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
67. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
68. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
69. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
70. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
71. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
72. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
73. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA
1.Kedudukan dan Kekuatan Hukum dari Memorandum of Understanding ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata
2.Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) dengan Suplier
3.Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
4.Telaah Normatif Tentang Perjanjian Baku Pada Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut
5.Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum
6.Keberadaan Kedaraan Bermotor (Pribadi) sebagai Angkutan Umum
7.Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Studi Perkara Nomor 147/IV/ARB/BANI/2001)
8.Tinjauan Yuridis tentang Penerbitan Cek Atas Perhitungan
9.Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (e-commerce)
10.Kekuatan E-mail Dalam Proses Persidangan Perdata
11.Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Adanya Likuidasi Bank
12.Perjanjian Penyelenggaraan Pameran Antara PT. Jawa Pos Grup Sebagai Penyelenggara Dengan Peserta
13.Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pemberi Waralaba
14.Tinjauan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Atas Tanggung jawab dan Kedudukan Pendiri
15.Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Supermarket di Malam Hari
16.Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah
17.Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Container
18.Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
19.Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
20.Pelaksanaan Perlindungan Bagi Petugas Pemadam Kebakaran
21.Tata Cara Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah
22.Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
23.Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Orang Tua Karena Hubungan Darah
24.Syirkah (Prinsip Bagi Hasil) Pada Pembiayaan di Bank Syariah
25.Studi Analisis Hukum Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telpon
26.Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa
27.Tinjauan Yuridis Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jakarta Dengan Pemkot Bekasi Tentang Pengelolaan Sampah
28.Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor di Dealer
29.Tinjauan Hukum Tentang Hak Waris Anak Perempuan Di Bali Terhadap Harta Peninggalan Dari Pewaris
30.Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974
31.Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
32.Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 bagi Bidan Dalam Menjalankan Profesinya di Kecamatan Wonosari Gunungkidul
33.Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang
34.Hak Normatif Pekerja Atau Buruh Dalam Hubungan Industrial Yang Dinyatakan Pailit
35.Penerapan Sifat Kolegialitas Dewan Komisaris Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007
36.Perlindungan Hukum Pemain Sepak Bola Atas Perjanjian Kerja Dengan Klubnya
37.Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
38.Tinjauan Atas Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Dibidang Pertambangan Umum
39.Studi Komparasi Bentuk Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Ditinjau Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara
40.Tinjauan Mengenai Aspek Non Diskriminasi Dalam Undang Undang Kewarganegaraan (Perbandingan UU No. 62 Tahun 1968 dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)
41.Tinjauan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit (Studi di Standart Chartered Bank)
42.Sunset Policy Pasal 37 A Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Eksistensifikasi Pajak Untuk Peningkatan Penerimaan Negara
43.Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
44.Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan
Beranda
0 komentar:
Posting Komentar